SOLO – Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia
(Ikappi), Abdullah Mansuri, mencium gelagat kecurangan atas desakan dari
berbagai kalangan dalam proses revitalisasi Pasar Klewer. Bahkan,
Ikappi menduga ada kelompok atau perorangan yang sengaja membuat agenda
tersembunyi dalam proses percepatan revitalisasi.
“Setting-an ini bisa dilihat dari pernyataan anggota DPRD
dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang semakin hari malah merisaukan
pedagang. Sepertinya ada proses komunikasi yang salah,” papar Abdullah
kepada Solopos.com.
Dalam proses revitalisasi Pasar Klewer, Abdullah menduga Pemkot Solo
telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, dari awal mencuatnya
rencana revitalisasi pasar terindikasi kecurangan dan tidak fair,
semisal ancaman teros sms bahkan ancaman bom kepada pedagang yang
menolak revitalisasi. “Ada orang yang tersakiti dalam hal ini adalah
pedagang. Maka dari itu, kami akan melaporkan perkara ini ke Komnas HAM
pusat,” kata Abdullah.
Persoalan itu, kata Abdullah, tidak mungkin terjadi jika Pemkot Solo
sejak awal transparan dalam proses revitalisasi Pasar Klewer. Oleh sebab
itu, Ikappi berjanji mendampingi para pedagang. “Soal tarikan uang
Rp6.000 per hari selama 20 tahun itu bukan malah memecahkan masalah.
Justru pedagang merasa terbebani. Belum lagi persoalan lokasi
pemindahan, pedagang semakin pusing. Kenapa komunikasi ini tidak
beraturan,” kata Abdullah.
Selain kemelut dengan pedagang, Abdullah menuding bahwa Pemkot Solo
ceroboh dalam mengajukan bantuan dana senilai Rp100 miliar ke
Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pusat. Sebab, Pemerintah Pusat hanya
menganggarkan dana bantuan untuk revitalisasi pasar tradisional
se-Indonesia senilai Rp500 miliar per tahun. “Ini jelas enggak masuk
akal. Selama ini, Pemerintah pusat hanya bersedia mengeluarkan dana
revitalisasi sekitar Rp6-12 miliar. Nah, ini justru akan meminta dana
dari pusat, kan jelas pembohongan publik,” tegas Abdullah.
Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer, Kusbani, mengimbau
kepada pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan statemen. Hal itu
justru menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang. “Kami mengharap
pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pedagang jangan berstatemen
ngawur. Biarkan mereka mengancam dan mendesak, tapi kami mohon kepada
pejabat pemerintah dan anggota DPRD Kota Solo untuk bersikap netral.
Jangan membuat pedagang resah,” tegas.
Sementara itu, Pejabat Humas Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK)
meminta kepada Ikappi bersikap netral dalam menyikapi revitalisasi Pasar
Klewer. “Kalau ingin merangkul semua pedagang, semua paguyuban diajak
bicara bareng. Jangan hanya dari salah satu paguyuban saja,” terang
Solahudin.
Posting Komentar